Pesta demokrasi pemilihan gubernur Jawa Timur baru saja berlalu, dan berdasarkan hasil perhitungan suara quick count berbagai lembaga survey, Sukarwo dan Khofifah akan melenggang ke putaran dua. Sukarwo yang didukung oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKS, serta Khofifah yang diusung koalisi 12 parpol, mengalahkan pasangan yang yang diusung partai besar macam Golkar, PDIP, dan PKB.
Saat ini saya tidak ingin menganalisa faktor-faktor mengapa Sukarwo dan Khofifah bisa mengungguli pesaing-pesaingnya yang didukung penuh partai-partai besar. Terus terang saya tertarik dengan jumlah golput yang mencapai 40 %. Jumlah yang besar, bahkan mengalahkan perolehan suara dari Sukarwo atau Khofifah.
Mengapa penduduk Jatim sampai sebesar itu yang memilih golput? Jawaban sederhana berdasarkan asumsi saya, masyarakat sudah bosan dengan janji-janji politikus. Saat ini masyarakat memiliki pendapat, buat apa memilih jika nanti yang terpilih tidak memperhatikan pemilihnya? Tidak menepati janji-janji yang pernah dilontarkan.
Apakah mereka salah? Tentu saja tidak, karena itu memang pendapat mereka dan pilihan mereka. Saat menonton berita sore hari (Redaksi Sore Trans 7, tanggal 24 Juli), seorang pengamat politik, yang saya lupa namanya, mengatakan bahwa jumlah golput yang mencapai 40 % itu merupakan kesadaran politik mereka. Kesadaran politik? Tiba-tiba saja saya tersentak, bayangkan saja, jika pada pemilu 2009 nanti semua masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran politik seperti masyarakat Jatim, bisa dibayangkan berapa puluh juta penduduk Indonesia yang tidak menyalurkan haknya.
Apa akibatnya bagi mereka yang tidak memilih dan bagi mereka yang terpilih untuk memimpin? Bagi masyarakat yang memlih golput, life must goes on, ada atau tidak ada pilkada/pilgub/pemilu sama saja bagi mereka. Mereka tetap berkutat dengan kesibukan mereka sehari-hari, bekerja untuk tetap hidup. Bagi mereka pilkada/pilgub/pemilu tidak akan mengubah nasib mereka. Ini didasarkan pada pengalaman politik mereka. Pemimpin boleh ganti-ganti, tapi kehidupan tetap susah, semua biaya kebutuhan hidup terus menanjak, dan mereka tetap jalan ditempat.
Bagi mereka yang terpilih, ini yang harus menjadi catatan, walaupun terpilih melalui proses pemilihan yang disebut-sebut demokratis, tapi jika jumlah golput sampai 40 % bisa jadi pemimpin yang terpilih tidak mendapat legitimasi dari masyarakat. Jadi kalau sampai pemimpin terpilih membuat kebijakan yang merugikan rakyat, tentuya golongan golput akan berkata, “itukan pilihan lu, syukurin milih pemimpin gak bener”. Tapi jika sebaliknya, pemimpin terpilih membuat kemajuan dalam pembangunan dan perbaikan hidup masyarakat, mereka tidak masalah, mereka tetap menikmati. Tapi sang pemimpin bisa mendapat nilai plus dan menyadarkan masyarakat bahwa pilihan mereka untuk golput itu keliru.
Perlu Kerja Keras
Saat ini, yang perlu dilakukan untuk meminimalisir golput adalah kerja keras menepis keraguan masyarakat. Kerja keras siapa? Semua pihak tentunya, mulai dari KPU, pemerintah, parpol, sampai masyarakat itu sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi, tanpa menafikkan yang lain, parpollah yang harus bekerja keras. Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pilkada, pilgub atau pemilu adalah ajang masyarakat untuk mengganti mereka-mereka yang sebelumnya dinilai gagal.
Kesalahan bahwa parpol hanya bekerja menjelang pemilihan memang masih melekat dibenak masyarakat. Mendekat saat ada keinginan, menjauh saat keinginan tercapai. Paradigma ini yang harus diubah. Memang parpol adalah alat untuk merebut kekuasaan. Tapi harus diingat juga, parpol mempunyai fungsi sebagai alat pendidikan politik bagi masyarakat. Kebanyakan partai belum menjalankan fungsi yang ini. Masyarakat masih dianggap sebagai subyek, bukan mitra yang seharusnya diajak kerjasama untuk membangun bangsa.
Bekerja kalau sudah dekat pemilihan, bagaimana kalau paradigma ini diubah? Ada atau tidak ada pemilihan parpol tetap bekerja. Mau pemilihan itu dua tahun lagi atau lima tahun lagi, parpol seharusnya tetap bekerja. Bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarkat, entah itu seminggu sekali, dua minggu, sekali, tiga minggu sekali, atau sebulan sekali. Yang penting itu dilakukan dengan rutin. Bentuknya bisa saja bakti social berupa bazaar sembako murah, khitanan massa, pelayanan kesehatan gratis, kerja bakti membersihkan kampong, dan sebagainya. Jika rutin, saya yakin, masyarakat juga akan menilai bahwa partai ini atau partai itu dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Ditengah kecanggihan informasi seperti saat ini, sudah tidak jamannya lagi jika parpol atau orang yang dicalonkan parpol mengumbar janji kosong. Kuncinya sekarang adalah lakukan, kerjakan dan masyarakat akan melihat kerja kita.
Harapannya sekarang adalah kita, yang akan menggelar hajatan pilgub, bisa belajar dari daerah lain yang telah menggelar pilgub lebih dulu. Kerja keras kita semua untuk meminimalisir golput serendah mungkin. Sudah saatnya masyarakat diberi pengertian yang lebih dalam kenapa mereka harus memilih dan menyalurkan hak mereka. Bukan diberi janji. lagi-lagi janji, lagi-lagi janji, kapan buktinya, wallahu ‘alam bissawab.
Kamis, 24 Juli 2008
Dan Pemenangnya Adalah Golput (Refleksi Pilgub Jatim Untuk Pilgub Lampung
Langganan:
Postingan (Atom)